SURABAYA RAIH LAGI GELAR KOTA LAYAK ANAK

Setelah pada 2011 berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya, tahun ini Surabaya kembali dianugerahi KLA kategori Nindya. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Linda Amalia Sari Gumelar kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Jakarta, Rabu kemaren.
Dengan penganugrahan itu maka Surabaya diharapkan akan semakin memingkatkan komitmen dan kepeduliannya thd hak hak anak .
Menurut Permen PPPA no 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten,Kota Layak Anak, bahwa yang dimaksudKota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ,untuk menjamin terpenuhinya hak anak.Dalam penyelenggaraan KLA terdapat lima kategori penghargaan yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Kategori Nindya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan kategori Madya yang sebelumnya di raih Surabaya. Skala penilaiannya pun lebih kompleks termasuk macam-macam inovasi yang dilaksanakan pemerintah kota/kabupaten.

Menurut Nanis Chairani Kabag Humas Pemkot Surabaya, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen dan upaya pemerintah kota untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak di wilayah administrasinya,hal ini seperti dikutip dari pernyataan Deputy Tumbuh Kembang Anak, Dr Wahyu Hartomo. Msc.

Untuk menyabet predikat sebagai KLA bukanlah perkara mudah. Pasalnya, kota/kabupaten harus memenuhi 31 indikator yang diambil dari 6 kluster utama pemenuhan hak anak. 6 kluster yang dimaksud antara lain, pengembangan komitmen kebijakan, program, penganggaran, dan penyediaan infrastruktur anak; pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; serta pemenuhan hak anak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
Ada pula pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan dasar anak, pemenuhan hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan hak perlindungan khusus bagi anak dalam situasi khusus.

sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas dan KB), Antiek Sugiharti menuturkan, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya yang kesemuanya memenuhi kriteria 6 kluster utama.  Untuk poin pengembangan komitmen kebijakan, Kota Pahlawan telah menyediakan berbagai payung hukum yang sifatnya responsif terhadap anak.
“Dengan disahkannya Perda no 6/2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perda no 2/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian penting dalam pengembangan kebijakan pro anak yang dikembangkan oleh Pemkot Surabaya.

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak telah diakomodir dengan pemberian akte kelahiran secara gratis, serta guna mendukung pemenuhan hak anak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, digelarlah beberapa pelatihan terkait hak-hak anak kepada keluarga dan kader masyarakat. Disamping itu, adanya liponsos anak dan panti asuhan juga termasuk dalam kluster ini.
Lebih lanjut, Antiek mengatakan, pengobatan gratis merupakan wujud pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan dasar anak// Sementara di bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Pemkot telah menggalakan program wajib belajar 12 tahun secara gratis. Instansi yang dipimpin Tri Rismaharini ini juga sudah membangun Taman Bacaan Masyarakat dan puluhan taman kota. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi anak untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan positif.(Wahyu)

Add comment


Security code
Refresh

Who's Online

We have 46 guests online

Join with Us

Klik icon di atas untuk bergabung dengan Facebook kami