IMLEK HARI RAYA CHINA

Mer, Sby - Masyararakat Tionghoa di Indonesia sempat dilarang merayakan Imlek, dengan adanya Inpres nomer 14 tahun 1967. Tapi sejak tahun 2000 di masa Presiden Abdurrahman Wahid, masyarakat Tionghoa di Indonesia boleh lagi merayakan tahun baru China itu. Sedangkan di masa Presiden Megawati, Hari Raya Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Imlek bagi masyarakat Tionghoa khususnya yang beragama Tao, Kong Hu Cu dan Budha, serupa dengan hari raya Idul Fitri bagi masyarakat muslim yang mana Imlek adalah hari raya orang Chinese. Yuli ketua pengurus Klenteng Hong San Kho Tee Surabaya mengatakan, saling mengunjungi antar keluarga terutama orang tua menjadi tradisi saat merayakan Imlek.

"Semua keluarga dari luar kota dari mana aja bisa kumpul menemui orang tua pada hari raya Imlek ini", jelas Yuli kepada 96 FM Mercury.

Tak lengkap rasanya, merayakan hari raya Imlek tanpa angpao. Angpao ini melambangkan tolak bala bagi pemberinya dan berkah bagi si penerima. Menurut Yuli, angpao yang diberikan dari orang tua ke orang muda atau ke sesama rekan kerja ini tidak lain juga sebagai bagi rezeki sambil menikmati dan sama-sama menikmati hasil jerih payah bersama.

"Angpao warna merah itu seperti menolak bala. Tidak ada istilah yang memberi angpao adalah yang kaya atau yang diberi karena kamu tidak punya", sambung Yuli.

Kesibukan Imlek akan sangat terasa di klenteng atau Vihara. Berbagai kegiatan dan upacara di lakukan. Salah satunya adalah membersihkan klenteng memandikan patung dewa-dewi. Atau yang biasa mereka sebut rupang. Kata Yuli, pembersihan rupang dewa dewi ini dilakukan ini karena pada 16 Januari lalu dewa dewi naik ke nirwana.

"Rupang dilakukan hanya setahun sekali. Supaya saat dewa dewi datang, patung-patung itu dalam keadaan bersih", kata Yuli

Rangkaian perayaan Imlek dimulai sejak seminggu sebelumnya. Diantaranya ci suak yakni upacara pembersihan diri sebelum merayakan Imlek dan diakhiri dengan perayaan cap gomeh. Tapi yang penting semangat merayakan Imlek adalah rasa syukur atas berkah dengan berbagi untuk sesama. (alam kusuma)

 

BANYAK SEKOLAH DISKRIMINASIKAN ANAK KORBAN TRAFFICKING

Mer, Sby - Adanya dugaan tindak diskriminasi yang dialami Bunga (nama samaran) siswi klas 3 SMU 12 korban trafficking oleh pihak sekolah kemungkinan bukan satu satunya yang terjadi. Dari data temuan lembaga Hotline Pendidikan Surabaya hampir sebagian besar anak korban trafficking mendapatkan perlakuan tak adil dari pihak sekolah.

Hal itu seperti disampaikan oleh Isa Anshori direktur lembaga Hotline Pendidikan Surabaya. Menurutnya, dari sebanyak 82 kasus anak korban trafficking yang kini tengah ditangani oleh lembaga ini sebagian diantaranya mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh sekolah mereka. Kenyataan ini, menurut Isa Anshori, disebabkan tidak pahamnya sekolah atas hak hak anak yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak.

"Seolah-olah yang baik milik lembaga pendidikan kalau kemudian anak didik salah adalah pengaruh dari luar. Kita harus fair tempat pendidikan itu menjadi tempat anak tidak baik menjadi baik. Ada anak tidak baik tentu tanggung jawab sekolah untuk melibatkan semua komponen untuk bisa sama-sama membuat anak ini menjadi baik", jelas
Isa Ansori kepada 96 FM Mercury.

Dari 82 kasus yang dilaporkan ke Hotline Pendidikan, 90 persen terjadi di Surabaya dan sisanya dari luar kota. Rata-rata kasus yang dilaporkan adalah trafficking yang disebabkan karena facebook atau jejaring sosial lainnya. Lebih lanjut Isa berharap, agar ada perhatian dari institusi pendidikan atas persoalan yang berkembang saat ini.

Sementara itu pihak Komisi D DPRD Surabaya menegaskan, agar sekolah tidak justru menambah beban penderitaan dari para korban trafficking tersebut dengan perlakuan diskriminatif ataupun malah memberikan sanksi. Hak anakakan pendidikan tetap harus diberikan. (wahyu nugroho)

   

SKORSING KORBAN TRAFICKING KEPSEK SMU 12 DISOAL DEWAN

Mer, Sby - Disaat Pemerintah Kota Surabaya tengah berupaya mencanangkan diri sebagai kota peduli perempuan ataupun kota layak anak yang sudah sejak setahun di canangkan, tapi justru masih ada lembaga pendidik yang diduga mengabaikan hak anak dan perempuan.

Lembaga hotline Surabaya dan hotline Pendidikan Surabaya siang kemarin mengadu ke Komisi D DPRD Surabaya atas tindakan pihak SMU 12 yang diduga kuat berlaku diskriminatif terhadap siswi korban trafficking.

Alih-alih mendapatkan perlindungan, justru siswi tersebut dikucilkan dan diskorsing oleh pihak sekolah. Joris Lato Koordinator Hotline Surabaya mengatakan, sikap sekolah sangat disayangkan. Semestinya sekolah justru memberikan perlindungan kepada anak. Ironisnya justru kini hak anak tak diberikan.

"Kita ingin bunga mendapatkan haknya di pendidikan dan pulihkan nama baiknya. Dia adalah korban dan laporannya dalam proses di kepolisian. Saat ini ibu korban dalam kondisi stres karena pernyataan dari pihak sekolah. Tapi karena masyarakat kecil hanya bisa mendengar tidak bisa berbuat apa-apa", jelas Joris Lato.

Baktiono Ketua Komisi D memberikan peringatan keras kepada pihak SMUN 12 atas masalah ini. Sesuai aturan perda perlindungan anak maka hak anak harus tetap dilindungi. Baktiono juga meminta didik untuk melakukan evaluasi terhadap kepsek bersangkutan. (wahyu nugroho)

   

KEMENARKERTRANS SERIUS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Mer, Sby - Keselamatan dan Kesehatan Kerja tetap menjadi perhatian serius Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditengah masih tingginya angka kecelakaan kerja. Dari 100 ribu pekerja di Indonesia, 20 diantaranya mengalami kecelakaan kerja.

Lalu bagaimana di Jawa Timur. Sebagai propinsi Padat Industri, Jatim juga menghadapi masalah serupa. Menyikapi masalah itu, di pertengahan bulan Januari sampai pertengahan bulan Februari ditetapkan sebagai bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Jatim.

Kepala Disnakertrans Jatim Hari Sugiri mengatakan, disnakertrans Jatim pada tahun 2012 akan melaksanakan komitmen K3 yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah, serikat pekerja, pengusaha dan universitas serta LSM di Jatim.

"Dimulai mengoptimalkan P2K3 yang ada dan sosialisasi ke masyarakat industri dan pekerja di Jatim yang ada:, jelas Hari Sugiri.

Bulan K3 di Jatim, sebenarnya sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu dan hasilnya cukup menggembirakan. Indikasi ini, kata Hari Sugiri, bisa dilihat dari kesadaran pengusaha yang meningkat yakni dengan banyaknya perusahaan yang mendapatkan penghargaan Zero Accident atau kecelakaan yang nihil.

Jika tahun 2011 terdapat 22 perusahaan yang mendapatkan penghargaan ini maka diharapkan tahun 2012 meningkat menjadi 38 perusahaan. Target utama adalah di tahun 2015, K3 sudah menjadi budaya diseluruh stage holder. Mulai dari perusahaan, serikat pekerja, lingkungan kerja maupun seluruh komponen yang berkaitan dengan K3. (alam kusuma)

   

PARTAI DEMOKRAT NYATAKAN KADERNYA TAK TERLIBAT PENIPUAN CPNS

Mer, Sby - Partai Demokrat terkesan cuci tangan terkait keterlibatan kadernya dalam kasus penipuan CPNS yang dilakukan oleh tersangka Elizabet Susanti. Meskipun dalam testimoninya beberapa kali Elizabet menyatakan penipuan CPNS melibatkan koordinator bidang organisasi dan kaderisasi DPD Partai Demokrat Jatim Suhartoyo dan 10 anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur.

Sikap ini terlihat dari tim Klarifikasi dan Advokasi Partai Demokrat pada kasus penipuan CPNS yang melibatkan kader partai Demokrat Jatim tersebut. Dari hasil tim yang disampaikan kemarin didepan puluhan wartawan cetak dan elektronik, tim menyatakan, tidak ada ketelibatan kader partai terhadap kasus penipuan CPNS yang dilakukan oleh Elizabet Susanti yang sempat menyebut keterlibatan kader Partai Demokrat.

Menurut Dedy Priambudi ketua tim klarifikasi, dari hasil evaluasi tim tidak benar adanya persekongkolan antara Elizabeth dengan kader partai Demokrat terkait penipuan CPNS. Apalagi, kata Dedy, keterangan Elizabeth berubah-ubah atau tidak konsisten dan tidak dilengkapi alat bukti yang meyakinkan tentang keterlibatan Suhartoyo termasuk 10 kader Demokrat.

"Kesimpulan ini diambil dengan audiensi langsung dengan pengacara Elizabeth dan Elizabeth sendiri di Rutan Medaeng pada 12 Januari lalu dan Kapolrestabes Surabaya. Memang benar Suhartoyo dan rekan-rekan mengenal dengan Elizabeth tapi tidak ada kaitannya dengan institusi partai", tegas Ded Priambudi dalam keterangan yang didampingi anggota tim lainya yang juga ketua Fraksi Demokrat DPR Propinsi Jatim Iskandar.

Terkait rencana beberapa anggota Fraksi Demokrat yang akan melakukan tuntutan balik ke Elizabet terkait pencemaran nama baik yang diserahkan ke tim verifikasi, menurut Dedy, akan melihat perkembangan kasus itu kedepan. Dedi juga mengatakan, pihaknya mempersilahkan Elizabet Susanti melakuka upaya hukum bila dirugikan terkait sikap tim verifikasi. Bahkan pihaknya akan menindak bila ternyata dikemudian hari kader partai benar-benar terlibat dengan adanya bukti-bukti baru. (arie sb)

   

Page 7 of 68

Who's Online

We have 87 guests online

Join with Us

Klik icon di atas untuk bergabung dengan Facebook kami