TAK LOLOS PEMILU, PKBN TAK RISAU

Mer, Sby - PKBN tidak lolos verifikasi sebagai partai peserta pemilu. PKBN adalah partai bentukan Yenny Wahid putri Almarhum Gus Dur, yang kalah dalam sengketa kepengurusan PKB. PKBN disebut-sebut sebagai wadah politik para pengagum Gus dur, yang kerap disebut Gus durian.

Menyikapi tidak lolosnya PKBN, para Gus Durian mengaku tidak risau dengan kondisi ini. Inayah Wahid putri Gus Dur lainnya mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan tidak lolosnya PKBN dalam pemilu nanti.

"Seperti yang diajarkan Gus Dur bahwa tidak mempermasalahkan perbedaan. Yang pentinya isinya tetap sama dan nilai-nilainya tetap dipegang teguh. Apapun bentuknya itu tidak masalah bagi kami", kata Inayah Wahid.

Inayah menambahkan, tidak ada niatan para Gus Durian untuk membentuk ormas setelah PKBN tidak lolos verifikasi. Gus Durian tidak akan terperangkap dalam satu wadah dalam menyalurkan inspirasi politiknya. Artinya bisa masuk ke parpol atau ormas manapun.

Konsentrasi para Gus Durian sekarang ini adalah bergerak di kegiatan kemasyarakatan.  (alam kusuma)

 

WARGA MADURA DEMO BUBARKAN BPWS

Mer, Sby - Ratusan massa pemuda, mahasiswa dan masyarakat Madura (Jumat, 13/01) kemarin menggelar aksi di depan Kantor Gubernur dan dilanjut ke Gedung DPRD Jawa Timur. Aksi yang digelar ini dilakukan guna mendesak kepada Gubernur dan DPR propinsi Jatim agar mendukung masyarakat Madura yang menghendaki keberadaan Badan pengelolahan Wilayah Suramadu (BPWS) dibubarkan.

Menurut koordinator aksi Maskur Hasyim, keberadaan BPWS jelas tidak bermanfaat. Terbukti sudah dua tahun berjalan, BPWS belum bisa memberikan kebaikan terhadap masyarakat Madura pasca keberadaan jembatan Suramadu. Selain itu keberadaan BPWS melanggar UU otonomi daerah.

"Karena selama dua tahun ini BPWS tidak berguna atau impoten. Selama ini kita telah melakukan kajian internal kampus ternyata perpres yang dibentuk presiden itu melangkahi undang-undang diatasnya yakni otonomi daerah. Untuk itu kembalikan kewenangan perijinan, pembebasan pada daerah masing-masing. Karena diatur UU Otonomi Daerah", kata Maskur Hasyim.

Sementara itu, menanggapi munculnya aksi masyarakat Madura itu, anggota DPRD Jatim yang berangkat dari daerah pemilihan Madura Nizar Zahro anggota Fraksi PPP Reformasi dari unsur partai PBR, pihaknya akan menggalang dukungan guna membentuk pansus pembubaran BPWS.

Menurut Nizar Zahro, keberadaan BPWS sudah tidak ada kemanfaatan. Amanat untuk mengembangkan kawasan Madura pasca keberadaan Jembatan Suramadu belum bisa dilaksanakan dalam dua tahun ini. Padahal anggaran dari pemerintah pusat cukup besar.

"Sampai hari ini mereka tak punya tanah satu meter persegipun. Anggaran Rp 298 Milyard hanya terserap Rp 65 Milyard untuk anggaran belanja rutin mereka. Sedangkan pembangunan masjid hingga pembebasan tanah mereka tidak becus. Untuk itu kita akan bentuk pansus sesuai tatib dan harus didukung 15 anggota DPRD", jelas Nizar Zahro. (arie sb)

   

PEMERINTAH HIMBAU TKI HARUS PROSEDUR

Mer, Sby - Pemerintah saat ini sangat serius memperhatian perlindungan TKI, pasca dicabutnya moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menghimbau supaya para TKI bekerja ke Malaysia sesuai prosedur. Karena lebih mudah terdeteksi untuk memberikan perlindungan.

Rena Usman Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker Trans mengatakan, pemerintah sudah menyiagakan petugas untuk mendata para TKI yang akan ke Malaysia.

"TKI harus masuk ke sistem yakni harus melapor ke dinas tenaga kerja setempat. Semua disnaker di provinsi maupun kota kabupaten bersama asosiasi siap melayani untuk mendata TKI. Harus terdaftar karena jika tidak maka mereka tidak terlindungi", kata Rena Usman.

Para agen penyalur TKI sudah diatur sedemikian rupa, supaya perlindungan kepada TKI bisa berlangsung maksimal. Ada sekitar 170-an agen penyalur TKI yang telah mendaftar ke pemerintah. Mereka (agensi), kata Rena, harus menandatangani kontrak kinerja dengan pemerintah.

Penempatan TKI ke Malaysia  pasca pencabutan moratorium dilakukan mulai Maret mendatang. Penempatan dilakukan secara bertahap. Diharapkan tidak ada lagi TKI ilegal setelah ini. Rena Usman menegaskan, TKI harus mengikuti prosedur resmi agar bisa terlindungi karena mulai 11 Maret 2012 sudah ada penempatan TKI di Malaysia. Sedangkan mulai 11 Januari kemarin mulai ada pelatihan bagi para TKI yang akan berangkat ke Malaysia. (alam kusuma)

   

BANYAK FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN BIS DIJALAN RAYA

Mer, Sby - Para Sopir Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) keluhkan beberapa beberapa hal kepada anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Keluhan ini disampaikan disaat mereka diundang Komisi D DPRD Jatim guna membicarakan permasalahan dijalanan. Dimana telah mengakibatkan banyak pengemudi bus yang mengalami kecelakaan yang berujung menimbulkan kematian dijalan. Banyak keluhan yang diungkapkan beberapa sopir perwakilan Bus Sumber Kencono, Mira, Akas dan Harapan Jaya.

"Volume kendaraan sekarang sudah terlalu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi jalannya. Mohon dipertimbangkan lagi karena Sumber Kencono menghidupi 1000 lebih karyawan. Jika isterinya satu dengan dua anak maka sama saja menghilangkan sumber hidup 4000 orang", jelas perwakilan sopir.

Komisi D sendiri melalui salah satu anggotanya yang berasal dari Fraksi Agus Maimun mengatakan, pertemuan yang dilakukan dengan para sopir ini dilakukan untuk mencari akar permasalahan yang terjadi dijalan guna nantinya dijadikan rekomendasi komisi D.

"Untuk dirjen angkutan darat, dinas perhubungan Jatim termasuk kabupaten dan kota. Harus didalami akar permasalahan dari sistem yang diterapkan selama ini oleh oto bus", jelas Agus Maimun.
Menurut Agus, sanksi yang diberikan kepada managemen Sumber Kencono bukan akhir dari komisi D dalam menyikapi kasus yang sering terjadi dijalanan yang diakibatkan oleh sopir bus. Karena diperlukan mencari akar permasalahan termasuk solusi untuk menghindari dan memperkecil kecelakaan dijalan.

"Kami meyakini human error sopir tidak berdiri sendiri karena dilatarbelakangi banyak faktor. Inilah yang ingin kita gali", sambung Agus Maimun. (arie sb)

   

GTT TOLAK PELIMPAHAN GURU SMP DAN SMA

Mer, Sby - Adanya kebijakan Pemkot Surabaya mengalihkan sebagian guru yang mengajar di SMP dan SMA ke SD dengan alasan memenuhi quota jam mengajar, membuat para guru tidak tetap (GTT) meradang. Para GTT itu kuatir akan tergeser dengan guru limpahan.

Eko Mardiono dewan koordinator honorer Indonesia menyatakan, kebijakan pelimpahan itu merugikan para GTT karena bakal menggeser jam para GTT. Hal itu berarti pula mengurangi kesejahteraan GTT. Menyikapi hal ini Eko menegaskan, GTT akan melakukan aksi menentang kebijakan itu. Bila perlu aksi turun jalan. Diantara melakukan doa bersama dengan harapan Pemkot Surabaya memahami keberada GTT.

"GTT sudah mempunyai kemampuan layak mengajar sesuai dengan ijazah yang dipakai. Mereka dari PGSD. Jadi mengapa guru dari SMP, SMA dan SMK yang tidak memiliki kemampuan dasar di SD. Ini akan sangat fatal meski mereka dididik di SKP yang butuh proses dan anak-anak ini terus tumbuh", kata Eko Mardiono.

Saat ini ada 1600 GTT di Pemkot, dari jumlah itu 1000 diantaranya ada di SD. Para GTT kini kuatir pelimpahan guru negeri dari SMP, SMA dan SMK bakal menggeser mereka yang selama ini telah lama mengajar di SD (wahyu nugroho)

   

Page 8 of 68

Who's Online

We have 67 guests online

Join with Us

Klik icon di atas untuk bergabung dengan Facebook kami