Hukum dan Politik

BELASAN RIBU KUBIK KAYU AKAN DISELUDUPKAN KE SINGAPURA

Mer, Sby - Kejahatan illegal logging sudah lama jadi perhatian pemerintah untuk di berantas. Karena bisa merugikan keuangan negara dan juga merusak kelestarian hutan. Tapi masih saja ada yang berusaha melakukan kejahatan itu. Buktinya belasan ribu meter kubik kayu dari berbagai jenis antara lain sono keeling, merbau dan eboni coba diselundupkan ke Singapura, Malaysia dan Hongkong oleh 3 perusahan eksportir.

Untung saja aksi ini bisa digagalkan Dirjen Bea dan Cukai Kanwil Jawa Timur 1 Tanjung Perak berdasarkan hasil pengamatan intelegent. Upaya penyelundupan ini coba disamarkan dengan memberitahukan di dokumen eksport sebagai makanan ringan.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1 M. Hariri mengatakan, CV AAS dengan PT LPI melakukan ekspor pada 11 Juni 2011 berupa 1180 bag coconut product yang sebenarnya merupakan kayu gelondongan. Sementara itu Kepala Bidang Penegahan dan Penindakan Kanwil Bea Cukai Jatim 1 Eko Darmanto mengatakan, eksport kayu glondongan dilarang pemerintah. Tujuannya untuk kelestarian sumber daya alam.

"Tidak semua jenis kayu bisa dikeluarkan dari Indonesia. Semuanya harus diolah jadi baru boleh. Tapi yang kami dapatkan ini setengah jadi bahkan tidak diolah samasekali", jelas Eko Darmanto.

Dalam kasus ini, pihak Bea cukai masih melakukan penyelidikan untuk memastikan tingkat kesalahan perusahaan eksportir yang bersangkutan. Eko Darmanto mengatakan, pihaknya akan menyelidiki apakah dia sebagai intelektual, atau pelaku. Sehingga tidak bisa langsung dikatakan eksportir itu nakal karena bisa saja modusnya beraneka ragam

"Misalnya badan hukumnya dipakai atau perusahaannya dipakai kegiatan ini. Oleh karenanya proses penyelidikan masih berjalan. Nantinya akan diketahui siapa yang paling bertanggungjawab dalam penyeludupan itu". (alam kusuma)

 

POLEMIK INTERNAL DPRD SBY MEMANAS SOAL ABSENSI JADI PERSETERUAN

Mer, Sby - Polemik di internal DPRD Surabaya tampaknya kian memanas, pasca masalah surat pernyataan kunker yang jadi persoalan hingga berbuntut somasi terhadap Ketua DPRD Surabaya. Kini muncul  kebijakan baru yakni soal handskey (absensi) anggota DPRD yang juga memicu polemik di internal anggota dewan. Somasi kedua pun bakal dilayangkan.

Ketua BK DPRD Surabaya Agus Santoso yang meluncurkan kebijakan handskey tersebut yang kemudian menuai sikap penolakan dari anggota dewan lainnya. Namun Agus Santoso tak menggubris nada penolakan itu, menurutnya, kebijakan handskey perlu untuk menerapkan kedisiplinan di internal lembaga dewan. Rencananya mulai Senin depan, absensi handkey ini mulai efektif diberlakukan. Bagi anggota dewan diwajibkan hadir di gedung dewan pukul 09.00 hingga jam pulang pukul 16.00 sore. Hal ini, kata Agus, sesuai dengan tata tertib DPRD Surabaya yang telah mengatur persoalan itu.

Lalu bagaimana bila mereka datang terlambat ataupun tidak hadir di gedung dewan?. Adakah sanksi yang diterapkan?. Menurut Agus Santoso, sanksi itu berupa sanksi moral. Yakni mengumumkan nama bersangkutan di Badan Kehormatan sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa saja anggota dewan yang sering terlambat masuk maupun yang suka bolos. Jika sering membolos, lanjut Agus, maka namanya akan diperhitungkan dalam Pemilu 2014 apakah memang benar komitmennya membela kepentingan rakyat atau pribadi untuk mendapatkan gaji.

Aturan berbeda soal kehadirian dalam rapat DPRD yang diatur dalam kode etik dewan. "Jika tidak menghadiri tiga kali rapat maka anggota akan dikembalikan dalam fraksinya. Sama halnya dengan paripurna jika tidak hadir selama enam kali juga dikembalikan ke partainya", jelas Agus Santoso kepada 96 FM Mercury.

Munculnya kebijakan baru terkait hands key itu langsung memantik reaksi dari anggota dewan lainnya. Eric R Tahalele anggota Komisi A dari fraksi Partai Golkar menyatakan, tak setuju atas kebijakan yang memiliki dasar pijakan tidak jelas. Bahkan Eric menuding ini bagian dari upaya pembentukan opini ketua dewan. Agar muncul kesan bahwa ada anggota dewan yang tidak disiplin ketika mereka menolak kebijakan itu. Hal itu seperti halnya kebijakan surat pernyataan kunker yang seolah memunculkan kesan anggota dewan tak mau tanggung jawab ketika menolak untuk menandatangani surat pernyataan. Eric bersiap memasukkan masalah ini sebagai materi somasi kedua.

"Keputusan itu memalukan. Tidak ada anggota dewan dimanapun yang diabsen hanskey. Yang ditekankan disini adalah tanggungjawab dewan kepada rakyat. Berapa banyak dia melaksanakan sebagai ketua DPRD. Outputnya belum ada. Tahun 2010 kemarin dana untuk dewan sebesar 60 Milyar hanya terserap 30 Milyar berarti ada 50 persen tidak terserap. Kita akan somasi jika benar-benar ada kebijakan itu", jelas Eric R Tahalele.

Menanggapi rencana somasi hingga kemungkinan gugatan atas kebijakan hends key, Agus Santoso ketua BK mengatakan, pihaknya mempersilahkan kemungkinan itu. Menurutnya, langkah BK memiliki dasar hukum yakni tata tertib dewan. (wahyu nugroho)

   

22 ANGGOTA DEWAN SOMASI KETUA DPRD SURABAYA

Mer, Sby - Polemik kebijakan Wisnu Wardhana tentang tanda tangan pernyataan kunker masih berlanjut. Sebelum melangkah ke proses hukum, para anggota yang menentang kebijakan ketua DPRD Surabaya berniat melayangkan somasi terlebih dahulu ke Wisnu.

Somasi rencananya akan disampaikan pada hari ini (Jumat, 15/07). Para anggota dewan DPRD Surabaya yang menentang kebijakan Wisnu Wardhana soal tanda tangan pernyataan sebelum kunker itu berharap dengan langkah somasi ini Wisnu mau memberikan klarifikasi atas kebijakan sepihak tersebut.

Seperti dinyatakan oleh Erick R Tahalele salah satu dari para anggota dewan yang bakal mensomasi Wisnu. Kini sudah ada 22 orang anggota dewan yang tak setuju (menolak) kebijakan tanda tangan pernyataan kunker. Kamis (14/07) kemarin mereka mengadakan pertemuan bersama dengan para ketua fraksi dan komisi untuk membahas tentang rencana somasi maupun kemungkinan untuk menempuh jalur hukum apabila tidak ada tanggapan dari Wisnu Wardhana.

"Dengan somasi dia bisa membatalkan atau menganulir menarik kembali maka persoalan menjadi selesai. Atau setelah itu dia melakukan pembicaraan tentang tujuan dia seperti apa jika sesuai mungkin kita akan tanda tangan", terang Eric R Tahalele, Kamis (14/07).

Sementara itu Wisnu Wardhana belum dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan rencana somasi sebagaian anggota DPRD Surabaya yang menentang kebijakannya soal tanda tangan pernyataan sebelum kunker. Seperti diberitakan sebelumnya, Wisnu Wardhana ketua DPRD Surabaya memang telah menerbitkan kebijakan baru terkait kunker dimana setiap anggota dewan diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan yang intinya sanggup bertanggung jawab sendiri atas kegiatan kunker yang dilakukannya. (wahyu nugroho)

   

KONSOLIDASI PEMILU, KADER LAMA PDIP JATIM DIKUMPULKAN

Mer, Sby - PDI Perjuangan Jawa Timur mengumpulkan kader-kader lama mantan ketua dan sekretaris DPC kota/kabupaten se Jatim guna memperkuat PDIP dalam persiapan Pilkada kota/kab pada 2012 - 2013 serta Pemilu 2014 baik legislatif maupun presiden. Mereka dikumpulkan dalam departemen pemenangan pemilu dan hubungan antar DPD PDIP Senin (4/07), di sekretariat DPD PDIP Jatim.

Menurut Ketua DPD PDIP Jatim Sirmaji, kegiatan ini untuk mengumpulkan kekuatan ideologis yang masih dimiliki mereka untuk berjuang bersama dalam mewujudkan garis kekuatan partai.

"Kita maksimalkan ruang seluruh kader untuk ikut andil dalam perjuangan. Lupakan masa lalu dengan membangun kesadaran bersama bergotong royong karena spirit kita sama yakni keadilan sosial untuk rakyat", jelas Sirmaji.

Menurut Sirmaji, kader lama memiliki kemampuan yang luar biasa menjawab persoalan rakyat yang semakin sulit sekarang ini. Mereka akan dirangkai dengan kader muda sehingga menciptakan kekuatan yang energik, progresive yang tetap dalam koridor ideologi.

Sementara itu, salah satu ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mantan bupati Blitar memberikan apresiasi positif langkah DPD PDIP Jatim. Ini karena langkah optimalisasi kader dengan mengumpulkan kader lama dengan baru dalam satu departemen akan membawa dampak positif PDIP Jatim.

"Bagaimanapun mereka berjasa bagi partai. Ini merupakan penghargaan terhadap mereka supaya mereka tetap semangat dalam partai. Mereka tanpa masuk kesini (sekretariat) tetap menjadi bagian dari PDIP". (arie sb)

   

FUSI KE PAN, HARUS DIIKUTI SELURUH KADER PBR

Mer, Sby - Bergabungnya Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan Partai Amanat Nasional (PAN) harus diikuti pengurus PBR mulai tingkat pusat hingga rating seIndonesia. Ini ditegaskan dalam sosialisasi Penggabungan PBR dengan PAN oleh Ketua Umum PBR Burza Zanubi didepan pengurus DPD Jatim dan penggurus kota/kab seJatim, Sabtu (2/07) di Hotel Elmi Surabaya.

Menurut Burza seusai sosialisasi tersebut, langkah ini harus dilakukan guna memperkuat PAN dalam Pemilu 2014. Bahkan pengurus PBR baik pusat hingga ranting menjadi pengurus PAN di tiap tingkatan yang merupakan bagian dari MoU dengan PAN.

"Bukan resuffle PAN tapi menambahkan pengurus teman-teman PBR kedalam pengurus PAN di seluruh jajaran", jelas Ketua Umum PBR Burza Zanubi.

PBR menjadi sayap organisasi PAN dengan nama ormas Petani Buruh Reformasi yang orientasinya membesarkan PAN. Pembentukan ormas ini untuk membangkitkan semangat dan menaikkan semangat kaum petani dan buruh. Yang mana selama ini mereka seolah diabaikan oleh partai politik selama ini.

Yang terpentingan dalam fusi ini, kata mantan anggota DPR RI 2004-2009, seluruh kader PBR mulai melakukan pendekatan dan menjalin persaudaraan dengan PAN. Sementara terkait dengan persiapan pemilu 2014, pihaknya melakukan pembicaraan kembali dengan PAN. (arie sb)

   

Page 5 of 17

Who's Online

We have 73 guests online

Join with Us

Klik icon di atas untuk bergabung dengan Facebook kami