Hukum dan Politik

PPP TANGGAPI DINGIN RENCANA BERGABUNGNYA PBR KE PAN

Mer, Sby - PPP tidak takut dengan manuver satu anggota Partai Bintang Reformasi Nizar Zahro yang akan meninggalkan Fraksi PPP Reformasi DPRD Jawa Timur dan bergabung dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Yang mana merupakan imbas dari bergabungnya Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

PPP melalui Mahdi Wakil Ketua Fraksi PPP Reformasi DPRD Jatim meyakini keberadaan satu anggota PBR yang saat ini bergabung di Fraksi PPP reformasi tidak akan pindah, meski PBR telah bergabung dengan PAN. Hal ini mengingat Peraturan pemerintah tentang keanggotaan Fraksi di dewan telah jelas.

"Mengacu PP 16 Tahun 2010 menyatakan fraksi yang telah dibacakan di paripurna sampai keanggotaan berakhir yakni 5 tahun", jelas Mahdi kepada reporter Arie SB.

Terkait kebijakan PBR bergabung dengan PAN, pihaknya menghormati sebagai wujud demokrasi. Namun kebersamaan 4 anggota PPP dan 1 anggota PBR dalam Fraksi PPP Reformasi DPRD Jatim akan terus sampai berakhir masa jabatan sebagai anggota dewan propinsi. Pihaknya menegaskan, sesuai ketentuan UU keanggota fraksi tidak bisa keluar begitu saja.

Seperti yang telah diberitakan kemarin, akibat kebijakan politik bergabungnya PBR ke PAN dalam pemilu mendatang dan PBR akan menjadi organisasi sayap PAN berimbas pada terancamnya keberadaan Fraksi PPP Reformasi DPRD Jatim. Sebab apabila satu anggota dewan dari PBR yang ada di DPRD Jatim keluar dari Fraksi PPP Reformasi dan bergabung ke PAN maka keberadaan Fraksi PPP reformasi akan bubar. Sebab amanat UU susunan kedudukan anggota DPR Propinsi kota-kab satu fraksi minimal 5 anggota sedangkan PPP hanya 4 anggota di DPR propinsi Jatim. (arie sb)

 

POLISI JALIN KEMITRAAN DAN JARINGAN KEPADA MASYARAKAT

Mer, Sby - Hari Bhayangkara ke 65 mempunyai makna strategis bagi Polri. Pasalnya tahun ini merupakan tahun kedua, di mana Polri melaksanakan fase membangun kemitraan dan jaringaan kepada masyarakat (patnership and networking), sebagai langkah preventif tindak kejahatan dan pencitraan.

Lalu bagaimana dengan Jawa Timur. Upaya-upaya membangun kemitraan dan jaringan dengan masyarakat dilakukan mulai dari tingkat Polsek. Seperti yang dikatakan Kapolda Jatim Irjend Pol Untung S Rajab, polisi dari Banbinkamtibnas telah masuk ke desa-desa.

"Kapolsek minimal seminggu dua kali dan Kapolres minimal seminggu sekaliharus datang ke tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ini tugas preventif", kata Kapolda Jatim Untung S Rajab.

Masyarakat Jatim adalah masyarakat majemuk. Sehingga tidak personal tokoh masyarakat saja yang menjadi sasaran untuk dikunjungi. Melainkan juga  kelompok-kelompok masyarakat wajib disambangi. Seperti kelompok masyarakat,  kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok agama guna menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Sehingga, kata Untung S Rajab, mereka tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran hukum maupun gangguan kamtibmas.

Membangun kemitraan dan jaringan dengan masyarakat, tidak lepas dari kepercayaan masyarakat kepada Polri. Memperbaiki  citra Polri penting dalam hal ini. Salah satunya dengan cara bersih-bersih polisi nakal. Polda Jatim merilis ada 1234 polisi nakal yang butuh pembinaan. Ditambah 26 polisi yang sudah dipecat. Untung S Rajab mengatakan, sanksi diberikan sesuai kadar pelanggaran yang mereka lakukan.

"Yang agak ringan di BDH atau dipercepat pensiun, yang lebih ringan dipindah ke tempat lain. Strategi kepolisian melakukan crush building membangun kepercayaan bila berhasil maka masyarakat tidak segan lagi melapor adanya unsur kejahatan di sekelilingnya ke polisi", imbuh Kapolda Jatim Untung S Rajab. (alam kusuma)

   

PENYELENGGARA HARUS DIPERIKSA DALAM BIMTEK

Mer, Sby - DPRD Surabaya kembali dirundung kasus dugaan korupsi. Kasus dugaan korupsi anggaran dana bimbingan teknis (Bimtek) senilai Rp 2,7 milyar untuk anggota DPRD Surabaya saat ini tengah di tangani Polrestabes Surabaya. Kasus dugaan korupsi ini seputar tidak sesuainya kegiatan Bimtek dengan proposal. Dalam proposal kegiatan berlangsung selama 3 hari, tapi kenyataannya hanya digelar 3 jam saja. Aparat polisi sampai sekarang belum memeriksa ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardana.

Menyikapi hal ini, Saiful Maarif Praktisi Hukum yang biasa menangani kasus korupsi dilingkungan birokrasi mengatakan, aparat polisi jangan hanya focus memeriksa DPR tapi juga pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyelenggara.

"Dewan hanya pembuat kontrak dengan penyelenggara sehingga diutamakan pemeriksaan. Dari penyelenggara akan bisa menganalisa apakah proses penyelengaraan itu waktunya tepat, berapa lama, siapa saja yang hadir dan lokasi kegiatan itu", terang Saiful Maarif kepada 96 FM Mercury.

Kalau kasus ini seputar waktu penyelenggaraan yang tidak sesuai, berarti penyelidikan berkaitan dengan penyelenggaraan. Dengan memeriksa pihak penyelenggara maka bisa mengurai kasus ini. Mulai siapa saja yang hadir atau diundang dan berapa lama waktunya. Sementara itu terkait dengan anggaran yang dikeluarkan penyelenggara pun turut bertanggung jawab. (alam kusuma)

   

3 NAMA CALON KSAD DISERAHKAN KE PRESIDEN

Mer, Sby - 3 nama calon pengganti George Toisutta sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sudah ditangan presiden. 3 nama itu antara lain Letjen Budiman Wakil Kasad, Letjen Pramono Edhi Wibowo, Panglima Kostrad dan Letjen Marciano Norman Komandan Komando Diklat TNI AD.

Tapi siapa yang bakal memegang komando korps kartika eka paksi, belum juga diumumkan oleh presiden yang memiliki hak prerogatif soal tersebut. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono berharap presiden memutuskan pada pekan ini.

Pramono Edi Wibowo disebut-sebut dengan calon yang paling kuat menduduki jabatan strategis itu. Pramono sendiri adalah ipar presiden. Inilah yang membuat sejumlah kalangan menilai kalau SBY bimbang memilih Pramono, karena bisa jadi dianggap berbau nepotisme.

Pati TNI Agus Suhartono menegaskan, kalau pemilihan KSAD bukan atas dasar kekerabatan. "Pemilihan calon KSAD sudah melalui sidang dewan kebijakan penempatan pati. Artinya disini dari sisi profesi, senioritas, pengalaman, maupun penugasan memenuhi syarat. Kalaupun nanti yang ditunjuk ternyata ada hubungan kekerabatan maka jangan dihubungkan dengan itu. Tapi memang memiliki kapasitas dan kapabilitas KSAD".

Senada dengan Pati TNI, KSAD George Toisutta mengatakan, pemilihan calon KSAD melalui sidang dewan kebijakan panglima tinggi yang profesional. Ia menegaskan, di Angkatan Darat tidak mengenal kekerabatan dalam profesionalitas.

"Tidak ada kaitan keluarga. Jenjang kepangkatan AD berlangsung ketat mulai letnan satu hingga letnan jenderal dengan masa penugasan yang panjang berarti memiliki pengalaman dan wawasan yang mumpuni". (alam kusuma)

   

PBB RAGUKAN KEABSAHAN PEMILU 2009

Mer, Sby - Dugaan kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pemilu oleh anggota KPU Andi Nurpati terus bergulir. Bahkan ada sejumlah pihak yang meragukan keabsahan Pemilu 2009. Salah satunya yaitu MS Kaban Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

Menurutnya, kasus ini bukan sekedar kriminal tapi sudah menghianati amanah rakyat karena adanya manipulasi anggota dewan. KPU harus bertanggung jawab dalam kasus ini, bukan sekedar Andi Nurpati. MS Kaban menegaskan, langkah Andi saat itu atas naman KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Kasus ini mulai terkuak setelah ketua MK Mahfud MD melapor ke polisi. Pasca terbongkarnya kasus pemalsuan surat MK yang diduga dilakukan Andi Nurpati. Dimana ditenggarai ada 4 kursi anggota DPR hasil manipulasi. Tapi bisa jadi lebih dari itu. Oleh karenanya anggota DPR sekarang ini harus interopeksi, apakah benar-benar membela kepentingan rakyat yang diwakilinya.

"Hal ini menunjukan Pemilu 2009 lalu menuai lahirnya kursi-kursi haram. Saya pikir semua anggota DPR RI harus introspeksi apakah betul-betul melaksanakan mandat rakyat atau hasil manipulasi", tandas MS Kaban kepada 96 FM Mercury. (alam kusuma)





   

Page 6 of 17

Who's Online

We have 54 guests online

Join with Us

Klik icon di atas untuk bergabung dengan Facebook kami