Hukum dan Politik

POLRI SIAPKAN OPERASI LILIN TAHUN BARU

Mer, Sby - Perayaan tahun baru sebentar lagi tiba. Berbagai acara tentunya sekarang ini sudah di rancang masyarakat, untuk merayakan malam pergantian tahun. Salah satunya adalah rencana dipusatkannya perayaan malam tahun baru di Jembatan Suramadu yang sekarang ini menjadi ikon Jawa Timur. Tapi demi keamanan rencana yang digagas pemkot Surabaya itu dibatalkan. Tragedi perayan pesta air di atas jembatan diwilayah Kamboja beberapa waktu lalu, tidak diharapkan juga bakal terjadi di Jawa Timur.

"Dikuatirkan massa tidak akan muat di Jembatan Suramadu, baik ke arah Surabaya maupun ke Madura. Yang bisa jadi menyebabkan massa yang berada diatas jembatan akan tumpah ke bawah", kata Kapolda Jawa Timur Irjend Pol Badrodin Haiti, Rabu (29/12)

Meski perayaan malam tahun baru di Jembatan Suramadu batal digelar, tapi tidak mengurangi kemeriahan perayaan malam tahun di Surabaya. Rencananya bakal ada 4 titik lokasi, pusat perayaan malam tahun baru di Surabaya. Diantaranya Pantai Ria Kenjeran, Gedung Negara Grahadi, Tugu Pahlawan dan Taman Bungkul Surabaya.

Menurut Badrodin Haiti, pengamanan perayaan malam pergantian tahun tidak jauh beda dengan pola pengamanan natal. Yang terangkum dalam Operasi Lilin. Untuk penciptaan kondisi yang kondusif, Polri juga melakukan Operasi Pekat, Operasi Sikat, Operasi Antik, Patuh dan Zebra. Kegiatan ini dilakukan Polru pada malam hari atau dini hari.

Polri telah menyiapkan 11730 personel dari semua unsur termasuk diback up 1/3 kekuatan Polri. Seperti kita tahu, kawasan Tengah kota Surabaya sering menjadi pusat tujuan warga kota sekitar untuk merayakan malam pergantian tahun. Sehingga kemacetan lalu-lintas saat momen malam tahun baru biasa terjadi.

Meski begitu tidak ada larangan buat warga kota sekitar Surabaya untuk ikut merayakan malam tahun baru di Surabaya. Namun, dihimbau supaya tiap kota maupun kabupaten ikut menggelar acara. Sehingga, kata Badrodin Haiti, kegiatan tersebut tidak terpusat di Surabaya. (alam kusuma)

 

KARWO BANTAH RAPBD 2011 TIDAK PRO RAKYAT

Mer, Sby - Gubernur Jawa Timur membantah bila APBD Jatim tidak pro rakyat seperti yang dituduhkan beberapa anggota dewan. APBD Untuk Rakyat, menurutnya, akan benar-benar diterapkan oleh pemerintah propinsi Jatim di APBD 2011 mendatang meski anggaran pendidikan untuk APBD 2011 tidak sampai 20% dan hanya 11 % dari total RAPBD Jatim 2011 yang dianggarkan mencapai 10,1 Triliun.

Menurut Soekarwo dalam keterangan di ruang kerjanya Kamis (21/10), APBD Jatim 2011 mendatang ada 23 program proritas untuk rakyat yang akan dilakukan selain pendidikan. Sehingga tidak mungkin semua difokuskan ke pendidikan kalau prioritas lainya yang urgen diabaikan.

"Anggaran juga diimplikasikan untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak untuk dilakukan. Ini tidak bisa diabaikan. Karena sebuah realita yang harus dilakukan pembenahan. Misalnya sekolah dibangun bagus tapi sering kebanjiran dan sebagainya", terang Soekarwo kepada wartawan.

PAD berbanding lurus dengan RAPBD. Artinya, kata Soekarwo, PAD naik maka yang akan dibagikan ke RAPBD juga naik. Pemprop memberikan 35 - 40 % anggaran ke kabupaten/kota seJatim. Karena pajak kendaraan bermotor 30 % dan BBKB 70 % dari kabupaten/kota. Soal alokasi pembangunan infrastruktur, imbuh Soekarwo, juga termasuk konsep ekonomi distribusi barang yang merupakan program pro rakyat. (sul/rie)

   

SOEKARWO KUMPULKAN PIMPINAN PARPOL SEJATIM

Mer, Sby - Menjelang pengesahan APBD Jatim 2011 oleh DPRD Jawa Timur, Gubernur Soekarwo mengumpulkan seluruh pimpinan parpol di Jatim dengan dalil silahturahmi. Saat ini RAPBD 2010 tersebut masih dalam pembahasan dan mendapatkan sorotan keras dari fraksi-fraksi di DPRD Jatim.

Acara pengumpulan pimpinan parpol seJatim ini dilakukan di sekretariat DPD Partai Hanura Jatim, Jumat (22/10). Pengumpulan pimpinan parpol ini jelas menimbulkan pertanyaan publik, yakni apakah  tujuan acara tersebut ada kaitan dengan polemik RAPBD Jatim 2011. Yang mana dewan menilai, RAPBD 2011 tidak pro rakyat seperti jargon Soekarwo dalam Pilgub Jatim beberapa waktu lalu.

Menanggapi itu, Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jatim Kuswanto yang juga ketua Fraksi Hanura Damai DPRD Jatim membantahnya. Menurut Kuswanto, pengumpulan pimpinan parpol se Jatim disekretariat DPD Hanura Jatim tidak ada kaitannya dengan polemik RAPBD 2010 yang disorot tajam oleh fraksi-fraksi di DPRD.

Bahkan, dalam pertemuan dengan pimpinan parpol, kata Kuswanto, gubernur meminta agar ada peran parpol dalam mendorong demokrasi di Jatim. Gubernur tidak mengintervensi terkait sikap dewan yang kritis terhadap RAPBD 2011.

"Gubernur mencoba menjalin komunikasi yang baik dengan parpol baik parlemen maupun non parlemen. Yang parlemen 11 parpol, sedangkan non 26 parpol. Acara semacam ini sudah digagas lama dan sekarang periode ketiga. Ini akan berkesinambungan terus", terang Kuswanto, Sabtu (23/10).

Hal yang sama juga dikatakan ketua DPD Golkar Jatim Martono. Menurutnya, tidak ada kaitan pertemuan pimpinan parpol dengan pemulusan pengesahan APBD Jatim 2011 oleh DPR Propinsi. Justru pertemuan ini nanti akan ditindaklanjuti dengan evaluasi kinerja Soekarwo selama setahun ini. Serta memberi masukan kinerja Soekarwo sebagai gubernur tahun 2011 mendatang.

"Memang giliran Hanura ketempatan acara ini. Kebetulan kemarin adalah waktu yang pas. Tidak ada hubungan dengan pembahasab RAPBD 2011", imbuh Martono. (sul/rie)

   

MUKTAMAR PKNU AKAN DIATAS KAPAL

Mer, Sby - Acara musyawarah nasional atau muktamar oleh parpol dan ormas yang dilakukan di hotel maupun tempat pertemuan lainnya yang ada didaratan adalah biasa. Namun muktamar yang dilakukan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pada bulan Desember depan bisa dikatakan sebuah musyawarah yang unik.

Partai yang merupakan pecahan dari Partai Kebangkitan Bangsa ini akan menggelar muktamar untuk memilih ketua umumnya diatas kapal penumpang mengarungi Selat Jawa selama tiga hari. Arif Djunaedi Ketua PKNU Jatim yang juga panitia daerah Muktamar PKNU mengatakan, dipilihnya pelaksanaan muktamar diatas kapal bukan didaratan dimaksudkan untuk napak tilas sejarah Ulama Wali Songo yang sering melakukan musyawarah diatas perahu ditengah lautan.

Selain napak tilas sejarah ulama, muktamar ditengah laut ini dilakukan untuk lebih menunjukkan dunia maritim yang merupakan kebanggaan bangsa ini. "Dunia maritim kita belum terekspose secara maksimal. Salah satu sosialisasinya adalah dengan acara muktamar ini. Tentunya sangat menarik muktamar di atas kapal", terang Arif Djunaedi, Jumat (22/10).

Rute pemberangkatan pelaksanaan muktamar yang akan diikuti 4000 peserta diatas kapal penumpang yang berkapasitas 7000 orang ini dimulai dari Bangkalan Jatim pada 12 Desember 2010. Kapal akan merapat sebentar di Semarang untuk menggelar aksi bhakti sosial dengan masyarakat sekitar pelabuhan. Terakhir merapat dan muktamar ditutup dekat pelabuhan Jakarta. Muktamar diatas kapal ini juga termasuk melakukan pemilihan ketua umum PKNU. (sul/rie)

   

Page 17 of 17

Who's Online

We have 98 guests online

Join with Us

Klik icon di atas untuk bergabung dengan Facebook kami