Ekonomi dan Pendidikan

GILIRAN KYAI DAN SANTRI MADURA DESAK PEMBUBARAN BPWS

Mer, Sby - Lagi Masyarakat Madura kembali demo turun jalan meminta pembubaran BPWS (Badan pengembangan wilayah Suramadu). Kemarin ratusan kyai dan santri ponpes di kabupaten Bangkalan menggelar aksi didepan gedung DPRD Jawa Timur meminta agar BPWS dibubarkan.

Bahkan dalam pertemuan perwakilan pendemo dengan beberapa anggota DPRD Jatim serta Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, mereka meminta agar pemprop dan DPRD Jatim sepakat untuk mendukung pembubaran BPWS tersebut.

"Kita minta otoritas yang jelas. Masyarakat itungannya jelas, jumlah kepala desa jelas, pemerintahannya jelas kenapa kok ditinggalkan begitu saja dan tidak diperhatikan. Mohon BPWS ini dibubarkan karena kinerjanya tidak jelas", kata perwakilan pendemo.

Menanggapi permintaan para kyai dan santri Bangkalan tersebut, salah satu anggota DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat yang berangkat dari daerah pemilihan Madura Haryono Abdul Bahri memahami keinginan pembubaran BPWS. Karena BPWS belum memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Madura sampai saat ini.

Kata Haryono, kedatangan BPWS kala itu diharapkan mampu menjembatani pembangunan di Suramadu. Namun kenyataannya BPWS terkesan menjadi lembaga yang berdiri sendiri atau jauh dari harapan masyarakat khususnya sekitar Suramadu. Namun demikian, Haryono tidak sependapat dengan tuntutan pembubaran BPWS.

"Justru dengan pembubaran BPWS, pemerintah membangun kawasan Suramadu lewat mana. Solusinya sistem yang ada agar dibenahi termasuk struktural di BPWS agar heterogen untuk bisa mengakomodir suara tokoh-tokoh masyarakat setempat yang memang paham dengan struktur dan adat setempat", jelas Haryono Abdul Bahri.

Sementara itu Ir Irian Dirut BPWS mengatakan, pihaknya membantah belum melakukan kegiatan didalam pengembangan kawasan Suramadu khususnya di Madura. Kata Irian dalam keterangan melalui pesawat telpon genggamnya, saat ini banyak yang telah dilakukan BPWS termasuk memberikan pelatihan kewirausahaan pada masyarakat sekitar Jembatan Suramadu. Serta ikut aktif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Madura.

Menurut Irian, pihaknya juga siap didalam bekerjasama dengan 4 kabupaten di Madura. Bahkan pihaknya juga telah berupaya adanya bagi hasil pendapatan tol jembatan Suramadu dengan 4 kabupaten yang ada di pulau Madura. (arie sb)

 

2011 TAHUN EMAS PROPERTY

Mer, Sby - Tahun 2011 lalu merupakan tahun yang menggembirakan bagi para pebisnis property di Surabaya. Karena di tahun itu market property di Surabaya meningkat sampai 300%. Daniel Sunyoto ketua DPD Asosiasi Real Estate Broker Indonesia mengatakan, kondisi ini jauh berbeda di bandingkan sejak 5 tahun lalu, dimana property saat itu terasa stagnan.

"Tahun 2006 property sempat drop karena Lapindo dan harga BBM naik. Membuat banyak perusahaan gulung tikar dan mereka yang membeli property menjadi turun", jelas Daniel Sunyoto.

Pesatnya peningkatan market property tahun ini dipicu oleh minat investasi property yang tinggi. Maka tidak heran kalau para pembeli property didominasi kalangan menengah ke atas. Daniel Sunyoto disela Musyawarah daerah DPD Arebi Jatim menambahkan, rata-Rata property yang terjual di kisaran harga Rp 500 juta sampai 2 milyar.

"Tahun 2010 banyak goncangan disektor investasi yang lain contoh pasar uang saham yang tidak bisa diprediksi dan beresika. Beberapa orang di level menengah atas yang mempunyai dana cukup besar lebih memilih tempat aman. Salah satunya property", imbuh Daniel Sunyoto.

Lantas bagaimana market property untuk kalangan masyarakat menengah kebawah. Daniel Suyoto mengatakan, peningkatannya tidak terlalu signifikan. Karena kebanyak dari mereka adalah end user yakni untuk dipakai atau tempat tinggal. Hal ini berbeda dengan masyarakat menengah atas yang melihat property sebagai peluang investasi yang aman dengan resiko minim. (alam kusuma)

   

DAERAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIJATIM AKAN DIKEMBANGKAN PEREKONOMIANNYA

Mer, Sby - Pemerintah Propinsi Jawa Timur diminta untuk lebih memperhatikan keberadaan daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil di Jatim dalam pengembangan perekonomian masyarakatnya dan lingkungannya. Daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil di Jatim harus dikembangkan perekonomiannya dan kelestarian lingkungannya agar bisa lebih berkembang kedepan.

Hal itu tampak dengan sikap DPRD Jatim yang akan mengajukan hak insiatif pembentukan perda pengembangan dan perlindungan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jatim. Menurut Fredy Purnomo ketua Badan legislasi (Banleg) DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, hal ini dilakukan untuk menata keberadaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai upaya untuk pengembangan serta melindungi agar tidak disalah gunakan pengelolahannya oleh pihak-pihak tertentu.

Dengan keberadaan perda ini nanti diharapkan bisa menjadi pelindung daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil kedepannya.

"Pulau-pulau terpencil menjadi concern pemerintah dalam rangka mengembangkan pembangunan dari semua bidang. Yakni dengan pembentukan perda. Sektor ekonomi bukan hanya kota besar, tapi juga mengembangkan daerah terpencil", jelas Fredy Purnomo.

Fredy juga mengatakan, saat ini banyak problem yang terjadi didaerah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jatim yang ini harus diselesaikan problemnya melalui perda yang akan dibentuk tersebut. Contohnya bahan bakar bagi nelayan di kepulauan timur Sumenep yang mahal, termasuk persoalan infrastruktur didaerah itu. (arie sb)

   

PEMERINTAH HIMBAU TKI HARUS PROSEDUR

Mer, Sby - Pemerintah saat ini sangat serius memperhatian perlindungan TKI, pasca dicabutnya moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menghimbau supaya para TKI bekerja ke Malaysia sesuai prosedur. Karena lebih mudah terdeteksi untuk memberikan perlindungan.

Rena Usman Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker Trans mengatakan, pemerintah sudah menyiagakan petugas untuk mendata para TKI yang akan ke Malaysia.

"TKI harus masuk ke sistem yakni harus melapor ke dinas tenaga kerja setempat. Semua disnaker di provinsi maupun kota kabupaten bersama asosiasi siap melayani untuk mendata TKI. Harus terdaftar karena jika tidak maka mereka tidak terlindungi", kata Rena Usman.

Para agen penyalur TKI sudah diatur sedemikian rupa, supaya perlindungan kepada TKI bisa berlangsung maksimal. Ada sekitar 170-an agen penyalur TKI yang telah mendaftar ke pemerintah. Mereka (agensi), kata Rena, harus menandatangani kontrak kinerja dengan pemerintah.

Penempatan TKI ke Malaysia  pasca pencabutan moratorium dilakukan mulai Maret mendatang. Penempatan dilakukan secara bertahap. Diharapkan tidak ada lagi TKI ilegal setelah ini. Rena Usman menegaskan, TKI harus mengikuti prosedur resmi agar bisa terlindungi karena mulai 11 Maret 2012 sudah ada penempatan TKI di Malaysia. Sedangkan mulai 11 Januari kemarin mulai ada pelatihan bagi para TKI yang akan berangkat ke Malaysia. (alam kusuma)

   

WALIKOTA AKAN BANTU HAK PATEN MOBIL SMKN 2

Mer, Sby - Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan akan membeli mobil produksi SMKN 2 Surabaya. Risma mengatakan, mobil itu akan dialokasikan untuk kebutuhan sejumlah dinas. Usai memgikuti rapat paripurna di DPRD Surabaya Risma menyampaikan rencana pembelian mobil produk SMKN 2 itu kepada para wartawan. Tak hanya itu, Risma juga akan membantu proses pengurusan hak paten mobil itu.

"Kita akan bantu urus hak patennya, kalau tidak dia harus mengikuti lelang. Urus hak paten itu cepat kok, kita sudah beberapa kali melakukan itu. Kita akan mengakomodir. Bahkan kita pesan untuk roda tiga kemereka", jelas Tri Rismaharini.

Sementara kalangan DPRD Surabaya menyambut baik rencana pemkot memborong mobil produk SMKN tersebut. Menurut Edi Budi Prabowo Wakil Ketua Komisi D, langkah itu perlu didukung sebagai bagian dari semangat mencintai karya bangsa sendiri.

"Segala sesuatu untuk mengawali memang sulit. Kalau tidak tahu akan ada kecurigaan itu sudah biasa. Politisasi dan sebagainya menurut saya adalahnomor dua", kata Edi Budi Prabowo. (wahyu nugroho)

   

Page 3 of 26

Who's Online

We have 70 guests online

Join with Us

Klik icon di atas untuk bergabung dengan Facebook kami