Ekonomi dan Pendidikan

DEWAN CERMATI PENGURANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN 10 PERSEN

Mer, Sby - Dewan DPRD Surabaya kini tengah mencermati pengajuan pengurangan anggaran pedidikan sebesar 10 persen yang diajukan Pemerintah Kota Surabaya. Menurut Masduki Toha anggota Komisi D DPRD Surabaya, apa alasan pengurangan itu akan dipertanyakan oleh komisi D. Apabila ternyata tak berpihak pada kebutuhan mqsyarakat maka komisi D akan menentangnya.

Dari alokasi yang diajukan oleh eksekutif ada pengurangan sebesar Rp 93 milyar dari nilai total tahun lalu yang mencapai 1 trilliun lebih. Sejauh ini memang wacana pengurangan anggaran itu belum final. Masih akan melewati beberapa kali pembahasan di dewan untuk merumuskan perangkaan anggaran APBD Surabaya tahun 2012.

Beberapa hal nantinya bakal dicermati oleh komisi D khususnya menyangkut anggaran pendidikan dan kesehatan agar jangan sampai tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat.

"Kita belum tahu di sektor mana penurunannya. Nanti Rabu akan dibahas tentang anggaran itu dan menanyakan mengapa ada penurunan itu. Jika pada pembangunan fisik padahal justru kita ingin ada revitalisasi sekolah", kata Masduki Toha kepada 96 FM Mercury. (wahyu nugroho)

 

KOMISI D TAK SEPAKAT RSBI DIHAPUS CUKUP DIREVISI

Mer, Sby - Menanggapi wacana dari pemerintah yang bakal mengeliminir keberadaan sekolah RSBI karena tidak cukup optimal menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas international memunculkan tanggapan yang beragam. Sebagian pihak tak sepakat dengan rencana penghapusan itu.

Diantaranya komisi D DPRD Surabaya yang menganggap keberadaan RSBI tetap diperlukan hanya memang perlu direvisi sistem dan mekanisme pembelajarannya.

Adanya anggapan bahwa RSBI belum mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan juga penilaian masyarakat bahwa sekolah RSBI hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu, menurut Edi Budi Prabowo Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, bukan lantas menjadi alasan untuk menghapus keberadaan sekolah tersebut. Tapi yang perlu dilakukan adalah mencari solusi atas semua permasalahan yang muncul baik terkait kualitas SDM maupun terkait pembiayaan bagi mereka yang tidak mampu.

Edi tidak memungkiri bahwa kesan ekslusivitas RSBI hanya untuk orang kaya selama ini santer terdengar karena banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa ketika bersekolah disitu. Termasuk tudingan keberadaan RSBI tak lebih hanya nuansa bisnis di dunia pendidikan.

"Yang tidak mampu sudah kalah. Coba liat yang juara olimpiade segala macam kursus diikuti. Untuk bekal seperti itu, mereka sudah tidak mampu. Belum bekal-bekal lain termasuk sarapan pagi. Kalau perlu mereka diberi uang saku, ekstra fullday sehingga kemampuan mereka menjadi sama seperti yang mampu keuangan orang tuanya", kata Edi Budi.

Sejauh ini pemkot Surabaya dalam hal ini dinas pendidikan belum mengambil langkah lebih jauh terkait wacana penghapusan RSBI. (wahyu nugroho)

   

PENDIDIKAN NASIONAL PERLU BERBASIS KETRAMPILAN

Mer, Sby - Pendidikan nasional terlalu banyak materi pelajaran tanpa disertai pengembangan ketrampilan dan kreatifitas. Setidaknya itulah kritik yang disampaikan Fahmi Idris mantan menteri perindustrian belum lama ini. Banyaknya pelajaran membuat murid-murid tidak punya banyak kesempatan untuk mengembangkan kreatifitasnya.

"Mulai tingkat SD, SMP hingga SMA begitu banyak mata pelajaran yang harus dipelajari siswa. Sehingga mau tidak mau kemampuan anak-anak didik diarahkan untuk menghapal tanpa kembangkan kreatifitasnya. Karena tidak memberi ruang bagi anak untuk itu", kata Fahmi Idris.

Padahal ketrampilan dan kreatifitas sangatlah penting di era industri modern dan pasar bebas yang sangat kompetitif seperti sekarang ini. Kata Fahmi Idris, dengan adanya ketrampilan dan kreatifitas memadai yang dimiliki anak didik membuat mereka siap bekerja ketika lulus pendidikan mereka. 

Pendidikan yang berbasis kreatifitas sebenarnya sudah mulai dilakukan dibeberapa sekolah. Tapi sistem ini belum dilakukan secara masif. Dan seharusnya dilakukan secara masif untuk mencetak murid-murid yang kreatif guna mengembangkan bangsa ini untuk menjadi lebih maju. (alam kusuma)

   

ALOKASI DANA PENDIDIKAN SUSUT


Mer, Sby - Alokasi dana pendidikan di Jawa Timur menyusut yakni hanya 13,49 persen dari total anggaran sebesar Rp 12,214 trilyun dalam RAPBD 2012 . Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 serta UU Pendidikan tentang alokasi dana pendidikan yang minimal 20 persen dari total anggaran dari APBN maupun APBD.

Menurut Badrud Tamam Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, alokasi dana itu merupakan bukti pemerintah propinsi Jatim mengabaikan pendidikan. "Pemprop tidak sensitif untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Data yang kami dapatkan dari kemendagri ini membuat kita kaget karena selama ini kita dengar gubernur ingin membuat program bahwa APBD untuk kepentingan rakyat Jatim,"jelas Badrud Tamam.

Badrud Tamam juga mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi dan berdialog dengan pemprop guna mendorong kembali anggaran pendidikan menjadi 20 persen lagi. Sebelumnya kemendagri menegur pemprop Jatim karena anggaran pendidikan kurang dari 20 persen. Melalui Surat Mendagri No 903 tanggal 30 November 2011, kemendagri meminta gubernur Jatim melakukan evaluasi dana pendidikan dalam RAPBD 2012. (arie sb)

   

HADAPI UNAS, SISWA AGAR SERING TRY OUT


Mer, Sby - Meski baru dilaksanakan bulan April mendatang, tapi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan meminta kepada seluruh sekolah supaya mempersiapkan anak didiknya untuk menghadapi ujian nasional (UNAS). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh meminta supaya setiap sekolah lebih sering melaksanakan try out kepada siswanya. Hal ini dengan harapan agar hasilnya lebih memadai. Hasil UNAS selain untuk mengukur kemampuan siswa juga untuk mengukur kualitas sekolah yang bersangkutan.

Syarat kelulusan siswa sebenarnya tidak semata-mata mengacu hasil UNAS. Melainkan di kombinasi dengan penilaian pihak sekolah yang mendapat porsi 40% yang mencakup soal kepribadian dan menyelesaikan seluruh program sekolah. Sedangkan nilai UNAS mendapat porsi 60%. Sebagian sekolah merasa kuatir kalau jumlah kelulusan akan rendah, seiring tingginya nilai standart kelulusan. Yaitu sebesar 5,5.

Prosentase kelulusan siswa makin meningkat kalau di UNAS tahun 2010 sedikitnya 10 persen siswa yang tidak lulus maka di tahun 2011 tidak sampai 1 persen jumlah siswa yang tidak lulus. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyikapinya dengan mengatakan, kalau ketidak lulusan siswa bisa disebabkan karena faktor diri sendiri dan proses pembelajaran selama menghadapi UNAS. (alam kusuma)

   

Page 5 of 26

Who's Online

We have 62 guests online

Join with Us

Klik icon di atas untuk bergabung dengan Facebook kami