Ekonomi dan Pendidikan

SOAL UNAS DICETAK PUSAT


Mer, Sby - Persiapan Ujian Nasional (UNAS) 2012 jauh-jauh hari sudah dilakukan meski pelaksanaannya baru dimulai di bulan April. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memulainya dengan mempersiapkan tempat percetakan. Dimana merupakan entry point kebocoran soal. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan, percetakan harus bisa menjamin kerahasiaan dan keamanan soa-soal UNAS.

Supaya lebih baik dan kredibel, penggandaan soal di UNAS 2012 ini bakal berbeda dibandingkan sebelumnya. Kalau penggandaan naskah UNAS sebelumnya dilakukan di tingkat propinsi untuk sekarang ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi bukan berarti mengabaikan peran serta pemerintah daerah.

"Kawan-kawan didaerah tetap terlibat dalam kepanitian nasional. Hanya saja sebelumnya satu propinsi satu panitia dan sekarang tidak harus seperti itu. Bisa kombinasi dari beberapa propinsi,"jelas Muhammad Nuh.

Untuk menambah amannya penggandaan soal itu dari ancaman kebocoran, penggandaan naskah UNAS 2012 bakal dilengkapi teknologi security printing. Sehingga setiap naskah yang dicetak akan memiliki kode-kode rahasia supaya memudahkan pelacakan, kalau nantinya terjadi kebocoran soal.

Muhammad Nuh menegaskan, pelaksanaan UNAS harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik dari sisi kualitas pelaksanaan maupun hasil ujian siswa. (alam kusuma)

 

DISNAKER AKAN BERI PEMBEKALAN TKI LUAR NEGERI SOAL AIDS

Mer, Sby - Disnaker Jawa Timur akan memberi pembekalan penyebaran virus HIV AIDS terhadap calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri menyusul munculnya data yang mengejutkan yakni indikasi terinfeksinya 4000 TKI Jatim oleh virus tersebut. Kadisnaker Jatim Hari Sugiri mengatakan, langkah ini untuk menanggulangi penyebaran HIV AIDS ke dalam negeri oleh TKI dari luar negeri.

"Melaksanakan pemahaman, pembelajaran dan pendidikan mengenai HIV AIDS di BLK-BLKLN atau BLK milik pemerintah guna menghadapi permasalahan penyakit mematikan itu selama dia bekerja di LN, "terang Hari Sugiri.

Modul-modul pelatihan dan instruktur pengajar BLK LN ini, menurut Hari, juga sudah disiapkan dari pihak ketiga atau EO. Kurikulum yang diajarkan dalam pembekalan itu guna memberi pemahaman mengenai bahaya HIV AIDS yang dihadapi TKI saat berada di negara yang mereka tuju.

Hari mengakui, pihaknya tidak bisa memeriksa atau melarang para TKI soal HIV AIDS itu karena menyangkut hak asasi manusia. Disnaker menyarankan kepada individu TKI ketika pulang atau saat pergi ke puskemas dikampung halamannya masing-masing, apakah dirinya tertular atau tidak.

Meski demikian, kaat Hari, pihaknya akan memfasilitasi dengan membentuk lembaga advokasi bagi penderita HIV AIDS bagi TKI di Jatim yang tertular. Bahkan disnaker telah meminta dinas terkait agar sosialisasi bahaya penyakit kelamin itu khususnya ibu rumah tangga yang cukup besar. Dengan harapan perkembangan HIV AIDS ini di Jatim bisa ditekan. (arie sb)

   

PASIEN MASKIN NON KUOTA TUNGGU KEPASTIAN ANGGARAN PAK

Mer, Sby - Molornya pengesahan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD 2011 membawa dampak yang sangat besar bagi para pasien gakin non kuota yang selama ini pembiayaan pengobatannya ditanggung sepenuhnya oleh APBD Surabaya. Belum disahkannya PAK APBD 2011 itu artinya belum ada dana yang bisa digunakan untuk membayar tunggakan hutang bagi pelayanan kesehatan yang selama ini telah digunakan pasien Gakin di sejumlah rumah sakit.

Salah satunya RSU Dr Soetomo sebesar Rp 62 milyar. Karena secara aturan dana baru bisa digunakan bila sudah ada pengesahan anggaran. Sementara tenggang waktu yang diberikan oleh pihak RSU Dr Soetomo hingga tanggal 5 Desember ini paling tidak sudah harus terbayarkan seluruh hutang pasien gakin itu baru kemudian proses pelayanan selanjutnya bisa diberikan lagi.

Molornya pengesahan PAK akibat adanya polemik soal mobdin antara dewan dan Pemkot Surabaya membuat para pasien gakin harus menunggu nasib pelayanan kesehatan bagi mereka selanjutnya. Pihak dewan sendiri berharap agar Gubernur Jawa Timur ikut membantu persoalan dana bagi pasien gakin ini. Menurut Baktiono ketua Komisi D DPRD Sby, Gubernur diharapkan bisa turun tangan membantu memberikan dana talangan terlebih dulu hingga persoalan PAK ini kelar. Hal ini sebagai satu satunya cara agar pelayanan pasien gakin non kuota tetap bisa terlayani.

Sementara itu ketua DPRD Sby Wisnu Wardhana mengaku tak bisa berbuat banyak menyikapi imbas molornya pengesahan PAK terhadap kebutuhan pendanaan masyarakat terutama pasien gakin. Perbedaan pandangan soal anggaran Mobdin sehingga PAK molor membawa sejumlah resiko teramsuk soal gakin ini.

"Pemkot yang harus bertanggungjawab atas resiko terjadi atas tidak ditandatanganinya PAK dengan cepat. Padahal dalam rapat kemarin tim anggaran sudah bilang 100 persen sudah benar, "tegas Wisnu Wardhana.

Sementara waktu kabarnya dinkes Surabaya bakal mengalokasikan pengobatan pasien gakin non kuota hanya di RS milik pemkot yakni RS BDH dan RS Soewandi hingga persoalan PAK kelar dan hutang bisa segera terbayarkan. (wahyu nugroho)

   

IPPAT PROTES KEBIJAKAN BARU BPN

Mer, Sby - Kebijakan Badan Pertanahan Nasional yang membagi wilayah BPN menjadi Surabaya 1 dan Surabaya 2 dipersoalan oleh para pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Ikatan Pejabat pembuat Akta Tanah mempersoalkan kebijakan itu karena tidak sesuai aturan.

Menurut Ketua PPAT Surabaya Andi Prayitno, kebijakan itu tidak ada dasar hukumnya. Aturan yang tidak sesuai itu adalah melanggar Peraturan Pemerinntah No 37 tentang Peraturan Jabatan IPPAT. Dalam pasal 6 disebutkan dalam satu wilayah kabupaten atau kota hanya ada satu wilayah PPAT atau tidak ada pembagian seperti Surabaya I dan Surabaya 2.

Sebagian besar anggota IPPAT Surabaya menolak kebijakan itu. Karena bisa jadi merugikan masyarakat. Tapi tidak semua anggota IPPAT menolak. 47 notaris menarik diri dari kesepakatan. Menurut Andi Prayitno, para notaris yang tidak bersepakat itu mayoritas adalah para notaris muda.

"Peralihan hak dan pembebanan hak tidak akan teratasi secepat mungkin. Karena pihak perbankan akan melihat siapa PPAT. Dari 47 PPAT itu sebagaian kecil yunior. Tentunya BPN harus mempress ini karena tugas PPAT itu setelah akte ditandatangani,"jelas Andi Prayitno.

Sementara itu kepala kantor BPN Jawa Timur Bambang Tri Suryo mengatakan, justru pembagian wilayah untuk meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Pembagian wilayah kerja ini untuk memudahkan masyarakat Surabaya dan memberikan kesempatan bagi PPAT baru.

Menurut Bambang TS, jumlah masyarakat yang mengajukan pengesahan akta di BPN cukup banyak.  Dalam sehari bisa mengesahkan sekita 50-100 akta tanah warga Surabaya. (alam kusuma)

   

BONDOWOSO KANDUNG PANAS BUMI

Mer, Sby - Terletak digugusan Gunung Ijen, membuat Kabupaten Bondowoso mempunyai potensi kandungan energy Geo Thermal atau energy panas bumi yang cukup besar. Sejumlah titik sumber panas bumi itu antara lain di Dusun Kalisengon, Desa Kaligedang, Kecamatan Sempol dan di Belawan Kecamatan Sempol termasuk Situbondo dan Banyuwangi.

Dari 2 titik itu kandungan panas buminya sebesar 250 megawatt bila dikonversikan menjadi energy listrik. Lalu bagaimana mengeksplorasi potensi energy itu.  PT Medco Geothermal Indonesia, anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk dikabarkan yang bakal menggarap proyek itu.

Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengatakan, sejauh ini sudah dibicarakan soal rencana eksplorasi itu. "Secara umum sudah dan sekarang tinggal dibicarakan secara teknis. Saat ini sedang memproses dokumen-dokumen perijinannya. Lelangnya dipropinsi karena cadangan panas buminya di tiga kabupaten. Tapi titik bornya ada di Bondowoso. Eksplorasi mungkin awal-awal 2012 karena gubernur menargetkan 2013 dan 2014 sudah mulai produksi meski belum full capacity".

Meski diperkirakan mengandung 250 mega watt bila dikonversikan menjadi energy listrik, tapi untuk mengawalinya baru 110 mega watt saja yang bakal dieksplorasi. Lalu bagaimana share yang  disepakati antara PT Medco dan Pemkab Bondowoso dalam hal ini. Menurut Amin Said, pihaknya mengacu UU Migas baik bagi hasil maupun yang lainnya.

Tapi yang pasti kandungan panas bumi ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat di 200 dusun yang tersebar di 17 kecamatan di Bondowoso yang merupakan daerah-daerah terpencil. Dimana yang sampai sekarang belum menikmati aliran listrik. Bupati Bondowoso Amin Said Husni menekankan ini kepada PT Medco Geo Thermal Indonesia. (alam kusuma)

   

Page 6 of 26

Who's Online

We have 97 guests online

Join with Us

Klik icon di atas untuk bergabung dengan Facebook kami