Ekonomi dan Pendidikan

DPRD SBY BERHARAP PENETAPAN UMK SURABAYA TAK PICU KONFLIK

Mer, Sby - Proses guna penentuan UMK Kota Surabaya tahun 2012 sudah mendekati proses final hingga menuju kepada penetapan oleh gubernur Jatim beberapa pekan kedepan. Namun demikian polemik soal besaran nominal UMK itu hingga kini masih saja terjadi.

Meski dewan pengupahan telah menyatakan mengusulkan nilai UMK sebesar Rp 1.257.000 namun kalangan APINDO masih belum mengakui atas nilai itu. Bahkan mereka tetap berkehendak nilai UMK Surabaya sebesar Rp 1.185.000. Masih munculnya dua versi ini, jelas rawan memicu polemik apalagi pihak pekerja jauh hari sudah menyatakan siap melakukan aksi turun jalan untuk menuntut persoalan umk ini.

Menyikapi persoalan penentuan UMK ini pihak dewan DPRD Surabaya hanya berharap agar kedepan tidak menimbulkan konflik antara pekerja dan pengusaha. Menurut Baktiono ketua Komisi D DPRD Surabaya, semestinya nilai UMK Surabaya harus lebih besar dari kota kabupaten lain di Jatim agar tidak menimbulakan polemik. Walikota juga harus tegas dalam mengambil sikap atas rumitnya penentuan nilai UMK Surabaya tersebut.

"Seandainya memang dalam survey Surabaya lebih rendah dengan alasan apapun dan tidak ada titik temu amak walikota bisa menggunakan otoritasnya untuk menaikan UMK diatas dari daerah lain", jelas Baktiono.

Bila titik temu dalam memutuskan nilai UMK ini tidak segera terjadi maka besar kemungkinan konflik akan terjadi. (wahyu nugroho)

 

USULAN UMK SURABAYA PICU POLEMIK


Mer, Sby - Usulan UMK Surabaya sebesar Rp 1.257.000 ditahun 2012 memicu polemik. Asosiasi pengusaha Indonesia Jawa Timur dengan tegas menolak usulan UMK itu. Karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan akhir. Apalagi usulan besaran UMK diputuskan dalam sebuah voting. Ditambah lagi besaran Kebutuhan Hidup Layak atau KHL belum disepakati.

I Ketut Gede anggota Dewan Pengupahan Surabaya dari unsur pengusaha mengatakan, saat ini masih membicarakan KHL belum besaran UMK.

"Tahapannya KHL dulu setelah disetujui ditambah beberapa faktor-faktor baru membicarakan UMK. Sekarang masih belum sehingga berita di koran UMK sekian itu kita merasa ditelikung ", jelas I Ketut Gede.

Usulan UMK versi Apindo tidak sebesar itu berdasarkan KHL yang sudah dihitung hanya sebesar Rp 1.185.000. Hitungan ini berdasarkan kalau mengkonsumsi LPG bukan lagi minyak tanah. Menurut I Ketut Gede, pada kenyataannya minyak tanah sulit dicari saat ini sedangkan pemerintah sudah mengarahkan ke konversi gas.

"Dengan memberikan tabung gas dan kemudahan mencari barang. Apalagi sebagaian besar karyawan berkecimpung di bidang gas", imbuh I Ketut Gede.

Usulan UMK ini sebenarnya belum final tapi masih menunggu persetujuan Walikota Surabaya. Dalam perjalanan proses ini diharapkan supaya Walikota Surabaya meninjau kembali usulan besaran UMK dengan menjadi mediator pertemuan bi partit.

Hal senada juga disampaikan Jhonson Simanjutak anggota Apindo Jatim yang mengatakan, kalau usulan UMK Surabaya terlalu terburu-buru.

"Daerah lain belum memutuskan semua. Ngapain buru-buru banget. Ini harus dibicarakan dengan dewan pengupahan untuk langkah menentukan upah minimum kota. Seharusnya seperti itu", tegas Jhonson Simanjutak. (alam kusuma)

   

JAMAAH HAJI DILAYANI PRASMANAN


Mer, Sby - Proses pemberangkatan jamaah haji sampai setibanya di Madinah sejauh ini berjalan lancar. Begitu pula dengan tempat penginapan para jamaah. Lalu bagaimana dengan penyediaan makanan untuk para jamaah haji. Pada musim haji beberapa tahun lalu para jamaah haji sempat mendapat makanan basi atau yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Agar kasus serupa tidak lagi terjadi, pemerintah memutuskan untuk menyajikan makanan secara prasmanan meskipun resikonya jamaah haji harus antri panjang dan kepanasan. Cara lama dengan menyuguhkan makanan dalam kotak memang lebih cepat dan semua terlayani. Tapi resikonya makanan bisa basi, sakit perut dan diare.

"Bisa dibayangkan satu perusahaan catering menghandle 20 ribu jamaah haji denga makan tiga kali maka 60 ribu boks. Bisa dibayangkan kapan masaknya hingga pendistribusian makanan yang memakan waktu lama", terang Surya Dharma Ali.

Beberapa hari lalu masih saja di temukan kasus makanan basi. Makanan yang tidak layak dikonsumsi ini didapat kalangan jamaah haji asal Magelang. Untung saja makanan ini belum dikonsumsi dan bisa diketahui lebih dulu. Temuan ini cukup mengejutkan, sebab jauh-jauh hari Menteri Agama Surya Dharma Ali menegaskan, kalau perusahaan catering yang ditunjuk pemerintah adalah perusahaan yang berpengalaman. (alam kusuma)

   

PEMPROP TAK FOKUS PERTANIAN


Mer, Sby - Keberpihakan Gubernur Jawa Timur terhadap sektor pertanian yang selama ini digembor-gemborkannya sebagai sektor ekonomi utama Jatim selain UMKM (usaha kecil menengah) ternyata hanya slogan. Ini terlihat dari dana untuk sektor pertanian hanya 3,4 persen dalam APBD 2012 Jatim yang sebesar Rp 12 trilyun.

Anwar Sadat Ketua Fraksi PKNU DPRD Jatim membenarkan hal itu meski saat ini hasil produksi pertanian di Jatim melimpah. Nilai untuk petani di Jatim relatif kecil atau mengalami kerugian yang disebabkan banyak faktor. Salah satunya pemprop tidak fokus dalam sektor pertanian.

"Jenis pertanian yang mana yang diperhatikan pemerintah. Produksi pertanian kita melimpah tapi nilai tukar ke petani tidak sampai 100 persen. Penghasilan yang didapatkan petani tidak cukup menghidupi mereka sehari-hari", jelas Anwar Sadat.

Lebih lanjut Anwar Sadar mengatakan, petani tidak dilindungi dari produk-produk impor disaat produksi melimpah sehingga mengurangi nilai jual mereka. Seharusnya pemerintah propinsi, kata Anwar Sadat, melakukan transformasi teknologi kepada petani agar produk pertanian bisa menghasilkan kualitas lebih baik dari impor.

"Selain itu pemprop dengan kekuasaannya meski dana APBD tidak banyak untuk pertanian semestinya bisa menekan para pengusaha pertanian untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah. Hal ini sebagai upaya melindungi petani", imbuh Anwar Sadat. (arie sb)

   

DEWAN ANCAM REKOM CABUT IJIN SEKOLAH YANG TAHAN RAPOR DAN IJASAH SISWA


Mer, Sby - Adanya kasus sekolah yang menahan rapor atau ijasah muridnya karena alasan tertentu mendapatkan perhatian Komisi D DPRD Surabaya. Hingga kini masih banyak sekolah terutama swasta yang melakukan hal itu. Meski tindakan menahan rapor ijasah itu dilakukan dengan alasan jaminan agar siswa mau melunasi tunggakan kewajiban terhadap sekolah seperti SPP atau sejenisnya namun tindakan itu tidak bisa dibenarkan.

Menurut Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya, sangat disesalkan tindakan menahan rapor atau ijasah. Sebab semestinya pihak sekolah bisa mencari solusi lain yang lebih bijaksana. Apalagi saat ini back up anggaran dari pemerintah sudah cukup melalui BOS dan BOPDA sehingga tindakan menahan rapor dan ijasah tidak bisa dibenarkan.

Baktiono mengaku, hingga kini  masih banyak laporan masyarakat kedirinya atas tindakan sekolah yang menahan rapor atau ijasah muridnya. Dirinya mengingatkan agar tindakan seperti ini harus dihentikan.

"Bila tidak dewan bisa mengajukan rekomendasi agar pihak sekolah diberikan sanksi mulai peringatan hingga pencabutan ijin"jelas Baktiono.

Lebih lanjut Baktiono berharap, diknas Surabaya lebih memperhatikan lagi persoalan ini agar tidak terus terjadi. Pendistribusian BOS dan BOPDA kepada sekolah juga harus dibarengi dengan pengawasan agar impelementasinya bisa berjalan dengan baik. (wahyu nugroho)

   

Page 7 of 26

Who's Online

We have 27 guests online

Join with Us

Klik icon di atas untuk bergabung dengan Facebook kami