Ekonomi dan Pendidikan

ENTERPRENIURSHIP PEMUDA HARUS TERUS DIKEMBANGKAN

Mer, Sby - Peranan pemuda melalui inovasi yang diciptakan harus terus ditumbuhkan. Pemda harus tetap dipacu agar siap menjadi enterpreniur ship dalam mengembangkan beberapa usaha kedepan. Ini dikatakan Gubernur Jatim Sukarwo setelah melantik pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi.

Menurut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo, pertumbuhan enterpreniurship dinegara kita saat ini yang hanya mencapai 2,4 % harus lebih ditingkatkan sehingga bisa mencapai 15-20% seperti yang terjadi di Singapura.

"Jantung pembangunan itu uang back holenya industri dan physicly adalah enterpreniurship. HIPMI akan memberikan training yang dicocokan dengan market share. Peluang industri baik saat ini", jelas Gubernur Soekarwo.

Sementara itu ketua Umum HIPMI Jatim Erwin Aksa dalam keterangan setelah pelantikan pengurus HIPMI Jatim mengatakan, pihaknya akan terus berupaya didalam menumbuhkan enterpreniurship dari para pemuda yang ada dalam mengembangkan bangsa ini kedepan. Keberhasilan suatu daerah jika perekonomiannya maju.

Terakhir keponakan mantan wakil presiden Yusuf Kalla ini juga mengatakan, saat ini yang masih menjadi kendala keberpihakan kebijakan serta perbankan kepada para pengusaha muda yang ada didalam mengembangkan usahanya. Erwin Aksa mengatakan, pihaknya akan mencetak pengusaha pemula dari yang belum punya usaha bisa menggeluti usaha mikro.

"Kita telah mencetak 2 ribu pengusaha baru. Diharapkan perbankan memiliki kebijakan yang berpihak kepada para pemula ini", kata Erwin Aksa. (ari sb)

 

PERBAIKAN JALAN NASIONAL DI JATIM TERBENGKALAI

Mer, Sby - Perbaikan jalan nasional di Jawa Timur sepanjang 200 meter terbengkalai,  akibat polemik aspal. Padahal, pengerjaan jalan itu di target selesai pada lebaran tahun ini. Sehingga bisa digunakan saat mudik lebaran. Polemik ini muncul karena kebijakan menteri pengerjaan umum Joko Kirmanto yang mengubah penggunaan aspal modifikasi ke aspal modifikasi as buton. Padahal supplier aspal jenis ini masih belum siap.

Suhartono wakil ketua umum DPP Asosiasi aspal dan beton Indonesia mengatakan, sebenarnya polemik ini bisa disiasati misalnya dengan penggunaan aspal super milik Shell. Tapi entah kenapa hal itu tidak dilakukan. Menurut Suhartono, aspal modifikasi as buton sebenarnya sulit dikerjakan di proses aspal mixing plant. AMB gampang meleleh padahal AMP harus panas. Sehingga membuat produksi tidak bisa maksimal.

Disisi lain Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional V Jatim bersikukuh pengerjaan jalan harus sesuai ketentuan dalam kontrak. Kepala BBJN V Jatim Agi Ismail menekankan, para kontraktor sudah teken kontrak dengan segala konsekuensinya. Ia membantah bila AMB tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

"AMB memiliki ketahanan panas, air maupun beban yang bagus. Ini bukan soal mainded atau tidak tapi soal ketahanan aspal yang bisa mengakomodir persoalan-persoalan yang ada", jelas Agi Ismail kepada 96 FM Mercury.

Akibat polemik yang berkepanjangan ini pengerjaan proyek jalan senilai lebih dari Rp 1,7 Triliun, dana dari APBN dan APBD terbengkalai. Bahkan proyek kesepakatan pengerjaannya pun belum ditanda tangani. Menyiasati kondisi ini dan mengejar target supaya jalan bisa dipakai saat Lebaran diprioritaskan untuk tambal sulam. (alam kusuma)

   

PEMPROP DAN BULOG AKAN OP BERAS

Mer, Sby - Melonjaknya harga beras dikisaran Rp 7000 - 8000 perkilogramnya membuat prihatin Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pakde Karwo menyatakan hal itu disela sidak di beberapa pasar di Surabaya, Selasa (19/07), yakni Pasar Pucang, Wonokromo, dan Bendul Merisi.

Menurut Pakde Karwo, sebenarnya kenaikan harga masih diterima asalkan masih wajar. Untuk menekan melambungnya harga beras, pihaknya akan melakukan operasi pasar dengan menanggung biaya operasional ongkos beras ke pasar yang dilakukan Bulog.

"Kita sudah koordinasikan Bulog. Ini dilakukan supaya harga berasnya menjadi tetap. Masih dihitung berapa besar ongkosnya. Beras Bulog Rp 6400 kualitasnya sudah tinggi. Tapi pedagangnya masih memiliki keuntungannya nanti", jelas Pakde Karwo kepada wartawan.

Pakde Karwo juga mengatakan, pemprov tidak bisa melakukan intervensi harga beras lebih jauh karena diserahkan mekanisme pasar. Tapi bisa mengurangi distorsi harga dengan mengurangi variabel biaya operasional OP.

Sementara wakil ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Kusnadi meminta Pakde Karwo melakukan aksi OP guna meredam harga beras yang naik signifikan di masyarakat. Meski demikian dirinya mengakui, kenaikan harga beras biasa terjadi jelang Ramadhan. (arie sb)

   

PEMBANGUNAN JATIM BELUM MERATA

Mer, Sby - Meskipun Jawa Timur merupakan daerah terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta yang cukup potensial perekonomiannya. Ternyata hal itu hanya dinikmati beberapa kota-kabupaten yang ada di Jatim.

Disparitas pembangunan dan pemerataan perekonomian antara kota-kab yang ada di Jatim ternyata masih tinggi. Masih ada beberapa daerah kota-kab di Jatim yang masuk daerah tertinggal yang perlu dijadikan prioritas dalam pembangunan Jatim kedepan. Ini dikatakan anggota Fraksi kebangkitan Bangsa DPRD Jatim Thoriqul Haq.

"Meski sejajar susah tapi harus dicoba konsep pembangunan daerah yang terstruktur diantaranya memudahkan akses ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Disamping memberikan akses ekonomi bawah akan memberikan kontribusi pemerataan perekonomian", jelas anggota Fraksi kebangkitan Bangsa DPRD Jatim Thoriqul Haq. (ari sb)

   

MINIMARKET TAK BERIJIN MULAI DITERTIBKAN TAPI FORMALITAS

Mer, Sby - Langkah tegas pemkot Surabaya untuk mengambil tindakan penutupan terhadap minimarket yang tak mengantongi ijin mulai dilakukan. Rabu (13/07) siang kemarin Satpol PP telah mengambil tindakan penutupan terhadap 3 minimarket yang tak berijin. Sayangnya langkah penutupan itu masihlah terkesan formalitas saja.

Anggapan itu muncul mengingat bila dibandingkan dengan jumlah minimarket yang tak berijin dari data terakhir sekitar 100 an lebih ternyata baru tiga yang ditindak. Itupun semestinya kemarin ada 9 minimarket yang menjadi sasaran penertiban tapi hanya terealisir 3 minimarket yang ditertibkan.

Mengapa pemkot masih terkesan lamban ?. Bagaimana sebenarnya kebijakan Walikota Tri Rismaharini menyikapi maraknya minimarket yang tak mengantongi ijin usaha ?. Sejak awal Risma menegaskan, tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan pelanggaran.

Namun saat dikonfirmasi terakhir beberapa hari lalu soal masih belum jalannya penertiban, Risma menyatakan, bergantung pada Satpol PP selaku aparat pelaksana penertiban. Dirinya telah memberikan persetujuan penertiban namun kabarnya Satpol PP minta waktu untuk meninjau soal IMB minimarket terlebih dulu.

"Sudah saya tanda tanga, tapi Satpol PP minta agar menegur IMB dulu baru penertiban. Saya manut wae, yang jelas saya sudah tanda tangan sekitar seminggu yang lalu", jelas Walikota Tri Rismaharini.

Sementara itu pihak DPRD Surabaya menilai langkah penertiban itu masih belum optimal. Politisi dari PKS Reny Astuti yang juga anggota Komisi C DPRD Surabaya mengkritisi lambannya kinerja penertiban. Menurutnya, banyak mini market yang harus segera ditutup. Terutama mini market yang tak memiliki izin HO, sebab kalau izin HO tak dimiliki maka ijin usaha jelas-jelas tak bisa dikeluarkan. (wahyu nugroho)

   

Page 10 of 26

Who's Online

We have 29 guests online

Join with Us

Klik icon di atas untuk bergabung dengan Facebook kami